Pusat HKI

Pusat Haki Fakultas Hukum UII now right.jpg
You are here: Berita / News
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
PDF E-mail
Written by Budi Agus Riswandi   
Sunday, 17 April 2011
MAKNA STRATEGIS LEMBAGA HKI DI DAERAH

Budi Agus Riswan

Bagi para pihak yang concern dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mungkin sampai saat ini masih muncul pertanyaan besar terkait dengan sistem perlindungan dan pengelolaan yang diberikan HKI atas hasil ide tersebut. Pertanyaan besar yang masih muncul adalah apakah sistem HKI yang kini diterapkan oleh pemerintah Indonesia sudah mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan atas kekayaan intelektual yang dimiliki bangsa Indonesia ataukah belum? Sungguh, pertanyaan ini sangat berat untuk dijawab, mengingat hal itu akan bersinggungan dengan banyak faktor. Tetapi, harus diakui bahwa sistem HKI yang diterapkan saat ini belumlah efektif. Salah satu faktornya dan sangat urgen untuk dikaji dalam konteks ini berhubungan dengan persoalan kelembagaan dan kewenangan HKI di daerah yang bertugas memberikan perlindungan dan pengelolaan HKI.

Realitas Sistem HKI di Daerah

Seperti diketahui, satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan HKI di Indonesia saat ini adalah pihak Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI). Khusus di daerah ditangani oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM, namun penanganan HKI oleh Kanwil Hukum dan HAM ini nampaknya belum mampu memperkuat sistem HKI di daerah.

Anggapan ini didasarkan pada beberapa alasan, yakni: Pertama, kenyataan jumlah pendaftaran HKI di daerah masih relatif kecil. Sebagai contoh yang dapat dilihat pada data tahun 2007 di Daerah Provinsi DIY. Untuk pendaftaran hak cipta yang tercatat di kantor Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DIY jumlahnya 14, untuk merek berjumlah 24, dan untuk desain industri berjumlah 1. Sedangkan khusus paten, Kanwil Hukum dan HAM tidak memiliki data atau boleh dikatakan tidak ada pihak yang mendaftar.

Padahal, apabila melihat potensi yang ada mestinya pendaftaran HKI di Provinsi DIY jumlahnya besar. Apalagi, Provinsi DIY misalnya memiliki cukup banyak sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta didukung dengan jumlah perguruan tinggi yang banyak, di mana jumlahnya lebih dari 100 perguruan tinggi.

Kedua, sangat disadari bahwa kini kewenangan Kanwil Hukum dan HAM dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan HKI masih terbatas. Idealisasinya, Kanwil Hukum dan HAM hendaknya memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan HKI secara luas. Setidaknya, Kanwil Hukum dan HAM diberikan kewenangan berupa membina, melindungi dan mempromosikan HKI di DIY secara luas dan sistemik. Akan tetapi, nampaknya sekarang ini Kanwil Hukum dan HAM hanya memiliki kewenangan sebatas memberikan pelayanan dalam pengurusan pendaftaran HKI. Dalam menjalankan fungsi pelayanan ini pun bagi Kanwil Hukum dan HAM hanya sebagai ”perantara saja”. Bahkan, menurut beberapa informasi dari pihak Kanwil Hukum dan HAM terkadang ketika proses pendaftaran dimulai dari Kanwil Hukum dan HAM dalam perkembangannya Kanwil Hukum dan HAM tidak tahu lagi proses pendaftaran selanjutnya. Yang terjadi ketika proses pendaftaran yang dikirim Kanwil Hukum dan HAM diterima oleh pihak Ditjen HKI dan menganggap persyaratan pendaftaran HKI yang dikirim dari Kanwil Hukum dan HAM tidak lengkap, maka pihak Ditjen HKI dalam mengonfirmasikan kekurangan tersebut biasanya langsung ditujukan kepada si pemohon HKI. Hal ini tentunya menyebabkan si pemohon HKI sendiri mengalami kebingungan mengingat baginya urusan pendaftaran HKI tersebut semua telah diserahkan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Alhasil, dari proses ini akibatnya bagi si pemohon HKI dianggap sesuatu yang “tidak jelas.” Dari keterbatasan kewenangan ini, konsekuensi lebih lanjut sistem HKI di daerah menjadi lemah.

Dampak lain dengan prosedur seperti yang terjadi di Kanwil Hukum dan HAM ini pada akhirnya menimbulkan keengganan dari beberapa kreator dan inventor untuk mengurus pendaftaran HKI melalui Kanwil Hukum dan HAM. Akibatnya, Kanwil Hukum dan HAM pun ketinggalan informasi berkaitan dengan jumlah pendaftaran HKI di daerahnya.

Dari persoalan-persoalan ini sudah saatnya kini, pihak Ditjen HKI melakukan ”audit” terhadap sistem HKI di daerah. Kenapa Ditjen HKI? Ditjen HKI merupakan unit pemerintah yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap terimplementasikannya sistem HKI di daerah secara baik dan efektif. Di samping itu, dengan adanya tindakan “audit” dari Ditjen HKI di daerah secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap peningkatan perlindungan dan pengelolaan HKI secara nasional.

Lembaga HKI di Daerah

Selain, perlunya “audit” atas sistem HKI di daerah oleh pihak Ditjen HKI, maka menurut hemat penulis dipandang perlu bahwa saat ini daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia perlu segera memiliki lembaga khusus yang fokus kerjanya menangani bidang HKI. (baca: perlindungan dan pengelolaan HKI di daerah).

Keberadaan lembaga khusus dalam bidang HKI sebenarnya dapat diformulasikan sama halnya dengan Lembaga Ombudsman di daerah, di mana pembentukannya didasarkan kepada Peraturan Gubernur. Hal ini sebagaimana yang telah terjadi di Provinsi DIY.

Selanjutnya, kebutuhan atas lembaga khusus dalam bidang HKI tentunya didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, harus disadari bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah sebenarnya selain memiliki potensi sumber daya alam yang kaya juga dari sisi sumber daya manusia dan kreatifitasnya sangat besar. Sehingga, hal ini membutuhkan penanganan khusus dengan harapan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Kedua, munculnya berbagai macam kasus dalam bidang HKI di daerah yang hingga kini belum dapat diselesaikan secara tuntas, baik oleh institusi di pusat maupun di daerah. Beberapa kasus yang dirilis dalam harian Kompas tertanggal 6 Oktober 2007 yang mana kita belum mendengar hingga sejauh mana penyelesaian atas kasus ini. Adapun kasus-kasus tersebut seperti: mitologi masyarakat Sulawesi Selatan yang dipertunjukan secara komersial oleh sutradara asing di berbagai negara, patung buatan seniman Bali banyak yang dibawa orang Amerika dan diklaim sebagai karya mereka sehingga seniman Bali yang akan mengekspornya harus membayar royalti kepada pembajaknya. Ukiran Jepara diberi merek Singapura sehingga seniman Jepara hanya mendapatkan pekerjaan saja, tetapi karya ciptanya tak dihargai.

Ketiga, dengan adanya lembaga yang secara khusus dan fokus menangani HKI di daerah dapat juga mengandung arti kewenangan lembaga tersebut lebih luas dari yang ada sekarang. Kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah mestinya didasarkan pada konsep IP cycle . Konsep IP cycle ini meliputi pada upaya pembinaan, perlindungan, promosi dan pemanfaatan HKI secara sistemik dan baik.

Maka dengan hal demikian diharapkan tingkat pendaftaran HKI pun diharapkan akan meningkat lagi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Negara Mexico. Di mana, di negara tersebut ada upaya memberikan perluasan kewenangan lembaga di daerah untuk menangani HKI. Hasilnya, luar biasa ada peningkatan pendaftaran paten dari 35 aplikasi pada tahun 1999 meningkat menjadi 329 aplikasi pada tahun 2001 yang mana hal ini terjadi di negara bagian barat ( western region of country).

Perlu diketahui, keberadaan lembaga khusus yang menangani HKI ini tidaklah bersifat mereduksi pada kewenangan-kewenangan dari lembaga yang sudah ada. Tetapi, keberadaannya, justru bersifat sinergitas dengan lembaga yang telah ada sebelumnya.

Lalu pertanyaannya, adakah political will pusat dan daerah untuk membangun lembaga khusus seperti ini?


Budi Agus Riswandi
Direktur Eksekutif Pusat HKI FH UII

Last Updated ( Friday, 29 April 2011 )
 
< Prev   Next >
 
AGENDA ACARA
 

1. Pendaftaran HKI

2. Kegiatan Terdekat

3. Konsultasi/Pertanyaan

4. Lihat Konsultasi/Pertanyaan

Artikel Terbaru

MENEGAKAN HAK ATAS MEREK DAGADU SEBAGAI HAK EKSKLUSIF
Pada hari selasa, tepatnya tanggal 12 Juli 2011 pukul 08.00 sampai 20.00, pihak dagadu sebagai pemegang hak atas merek telah mengundang para pelaku usaha dagadu palsu untuk melakukan dialog terkait penggunaan hak atas merek dagadu di Hotel Mutiara. Upaya dialog ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen dagadu dalam kerangka menegakkan hak eksklusif atas merek dagadu yang mereka miliki. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan karena pihak pelaku usaha dagadu palsu tidak ada yang hadir satu pun. Tulisan ini akan mencoba mengurai bahwa apa yang dilakukan pihak pemegang hak atas merek dagadu merupakan suatu upaya yang telah sejalan dengan semangat menegakkan hokum secara konsiten dan progresif.
Hak atas Merek sebagai Hak eksklusif

 

Aktif Mengakses